Bab 2 — Jejak Di Nusantara

Ketika armada Laksamana Cheng Ho merapat di pelabuhan-pelabuhan Sumatera dan pesisir Jawa antara 1405 dan 1433, mereka tidak datang ke pantai yang asing. Pada banyak titik singgah, awak Cheng Ho mendapati pemukiman orang Tionghoa yang sudah lebih dulu menetap — sebagian sudah cukup lama untuk membentuk keluarga campuran dengan penduduk lokal, menguasai bahasa setempat, dan dikenal sebagai bagian dari komunitas pelabuhan. Dalam catatan sejarah yang dirangkum Tedy Jusuf dalam Orang Tionghoa Dalam NKRI, fakta inilah yang menjadi pijakan pertama bagi pembaca: pelayaran Cheng Ho bukan permulaan kehadiran Tionghoa di Nusantara, melainkan satu titik dalam rangkaian gelombang yang dimulai jauh sebelumnya (OT#p45).

Sebelum Cheng Ho: Jalur Sutera

Untuk melacak titik-titik paling awal kehadiran orang Tionghoa di kepulauan Nusantara, catatan yang dirangkum Tedy mengajak pembaca mundur jauh — ke awal Tarikh Masehi, jauh sebelum dinasti Ming mengutus Cheng Ho ke Laut Selatan. Jalur Sutera, jaringan perdagangan darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok, Timur Tengah, India, dan kepulauan di sebelah selatannya, sudah aktif sejak abad permulaan Masehi (OT#p64).

Kafilah-kafilah dagang Arab membawa emas, batu permata, dan karpet ke Tiongkok. Mereka pulang dengan sutera, keramik, rempah-rempah, dan wewangian. Sebagian kafilah tidak pulang; mereka menetap di Xiamen, pelabuhan di selatan Tiongkok yang menjadi titik temu rute laut. Di Xiamen, sampai hari ini, masih berdiri masjid dan kompleks makam berusia lebih dari seribu tahun — bukti material bahwa Islam masuk ke Tiongkok dari rute ini, dibawa oleh pedagang Arab yang menetap, jauh sebelum dakwah formal sampai ke sana (OT#p64).

Rute yang sama membawa orang Tiongkok ke arah sebaliknya. Sebagian adalah pedagang yang singgah lalu pulang; sebagian menetap di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang rute. Bukan satu gelombang, bukan satu motif. Catatan yang dirangkum Tedy menyebut lima motif yang saling tumpang tindih pada periode-periode yang berbeda: menghindari perang berlarut-larut di Tiongkok, berdagang pakaian dan kebutuhan sehari-hari, mencari sumber daya alam — emas, timah, kayu cendana, damar, rotan — mencari penghidupan yang lebih baik, dan menyebarkan ajaran agama (OT#p41, OT#p45).

Lima motif itu penting karena ia menampik narasi tunggal. Migrasi Tionghoa ke Nusantara tidak dapat dijelaskan dengan satu kalimat sebab. Pedagang yang singgah di Pasai pada abad ke-13 datang dengan motif yang berbeda dari nelayan yang meninggalkan pesisir Fujian karena gagal panen pada abad ke-17, dan keduanya berbeda lagi dari kuli kontrak yang dikirimkan VOC ke perkebunan abad ke-19. Mengakui keragaman motif berarti mengakui bahwa kelompok yang sering disebut "orang Tionghoa" tidak pernah merupakan satu rombongan dengan satu agenda. Kelompok ini, sejak awal, adalah lapisan-lapisan yang datang pada waktu yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, dan menemukan tempat yang berbeda dalam masyarakat Nusantara.

Jejak material lapisan paling awal ini tidak banyak tersisa dalam bentuk dokumen tertulis. Yang tersisa adalah jejak pemukiman — nama tempat, makam kuno, tradisi keluarga campuran di kota-kota pesisir — yang oleh awak Cheng Ho akan ditemui sebagai sesuatu yang sudah ada.

Pelayaran Cheng Ho: 7 Ekspedisi, 27.000 Personil

Pelayaran Laksamana Cheng Ho antara 1405 dan 1433 adalah peristiwa yang mengubah skala kehadiran Tionghoa di Nusantara. Sebelum ekspedisi-ekspedisi ini, lapisan-lapisan migran datang dalam rombongan kecil — pedagang, nelayan, kafilah agama — yang tersebar di sepanjang pesisir tanpa kontak terorganisir dengan tanah leluhur. Cheng Ho mengubah itu.

Dalam catatan yang dirangkum Tedy, dinasti Ming mengutus tujuh ekspedisi besar ke Laut Selatan di bawah komando Cheng Ho, seorang laksamana Muslim dari etnis Hui^[1]. Setiap ekspedisi membawa armada yang melebihi seratus kapal dan personil yang seluruhnya berjumlah sekitar 27.000 orang — angkatan laut yang sebanding dengan pasukan ekspedisi besar Eropa beberapa abad kemudian. Tujuannya berlapis: diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di sepanjang rute, perdagangan formal, dan demonstrasi kekuatan dinasti Ming kepada negeri-negeri yang sebelumnya hanya tahu Tiongkok dari kabar pedagang (OT#p45, OT#p46).

Pada ekspedisi-ekspedisi awal, armada Cheng Ho singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera utara, Sumatera timur, pesisir utara Jawa, dan pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaya. Di banyak tempat, awak Cheng Ho mendapati pemukiman Tionghoa yang sudah ada. Mereka berdialog dalam bahasa yang sebagian sudah terlepas dari dialek asalnya, dan mereka berinteraksi dengan penduduk lokal yang mengenal mereka sebagai bagian dari kota pelabuhan, bukan sebagai orang asing. Cheng Ho, dalam catatan resmi dinasti Ming yang ringkasannya sampai pada Tedy, mencatat keberadaan pemukiman ini sebagai fakta, bukan sebagai kejutan.

Yang terjadi di akhir periode ekspedisi membuat lapisan ini berubah secara struktural. Dari sekitar 27.000 personil yang berangkat pada ekspedisi terakhir, menurut catatan yang dirangkum Tedy, hanya sekitar 11.000 yang pulang ke Tiongkok. Sebagian dari yang tidak pulang tewas dalam pelayaran panjang. Sebagian besar memilih untuk tinggal — di pelabuhan-pelabuhan yang sudah mereka kenal selama beberapa kali singgah, di mana mereka sudah memiliki keluarga campuran, jaringan dagang, dan tempat yang dapat dipanggil rumah (OT#p45).

Mereka tidak datang sendirian. Sepanjang abad-abad sebelum dan sesudah Cheng Ho, nelayan-nelayan dari pesisir Fujian, Guangdong, dan Hainan berlayar ke selatan untuk mencari hasil laut. Sebagian di antara mereka, oleh sebab cuaca atau oleh sebab nasib, tidak sanggup kembali. Mereka mendarat di pulau-pulau Nusantara, membentuk keluarga dengan perempuan-perempuan setempat, dan membangun rumah yang tidak pernah mereka rencanakan akan menjadi rumah tetap. Catatan yang dirangkum Tedy menyebut kelompok ini sebagai bagian yang lebih besar dari rangkaian: bukan migran besar yang terdokumentasi seperti awak Cheng Ho, melainkan tetesan yang panjang yang kumulatifnya membentuk pemukiman pesisir (OT#p41, OT#p45).

Apa yang menjadikan peristiwa Cheng Ho sebagai titik balik struktural adalah perubahan kebijakan dinasti Ming setelahnya. Setelah ekspedisi terakhir, kaisar memerintahkan agar semua pelayaran resmi ke Laut Selatan dihentikan, dan armada yang ada dibakar. Larangan ini, yang dalam sejarah Tiongkok dikenal dengan kebijakan haijin^[2], memutus kontak resmi antara Tiongkok dan perantau-perantau di Nusantara untuk jangka waktu yang panjang. Mereka yang sudah tinggal di Nusantara kehilangan akses ke kapal pulang. Mereka kehilangan kabar dari keluarga di tanah leluhur. Mereka, dalam frasa yang menjadi inti dari bab ini, menjadi penduduk setempat (OT#p45).

Frasa itu sederhana tetapi memikul beban. "Menjadi penduduk setempat" berarti satu hal yang sering hilang dalam retorika modern: bahwa orang-orang Tionghoa yang berdiam di Nusantara sebagian besar bukan migran yang baru tiba, melainkan keturunan dari mereka yang sudah memutus tali ke negeri leluhur ratusan tahun yang lalu. Kontak baru dengan Tiongkok baru terjalin lagi ketika kapal-kapal dagang Eropa singgah di akhir abad ke-18 dan membuka jalur baru. Pada saat itu, perantau-perantau awal sudah empat sampai delapan generasi menetap. Bahasa yang mereka pakai di rumah sudah bercampur dengan bahasa pesisir. Nama-nama mereka, seperti akan terlihat pada Peristiwa Angke dan setelahnya, sudah sebagian beradaptasi dengan ejaan dan gelar lokal.

Kerajaan-Kerajaan Nusantara Sebelum Cheng Ho

Nusantara yang dijumpai awak Cheng Ho bukan kepulauan kosong yang menunggu peradaban dari luar. Sejak awal Tarikh Masehi, Hindu dan Budha sudah dibawa para musafir dan pedagang dari India, Indo-China, dan Tiongkok ke pelabuhan-pelabuhan kepulauan ini. Dari pertukaran itu berdiri kerajaan-kerajaan yang oleh awak Cheng Ho akan diakui sebagai mitra diplomatik, bukan sebagai negeri yang ditemukan (OT#p30).

Di Jawa berdiri secara berurutan kerajaan Taruma Negara, kerajaan Pasundan yang dipimpin Prabu Siliwangi, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Di Sumatera berdiri kerajaan Sriwijaya, yang pada masa kejayaannya adalah pusat pembelajaran Budhisme yang dikunjungi pelajar dari seluruh Asia Tenggara dan dari Tiongkok sendiri. Di Kalimantan berdiri kerajaan Kutai, Wijaya Pura, dan Kuripan. Setiap kerajaan ini memiliki kekuasaan, hierarki, sistem perdagangan, dan agama sendiri — sebagian Hindu, sebagian Budha, sebagian sinkretik (OT#p30).

Catatan ini perlu untuk satu alasan: ketika pemukiman Tionghoa di pesisir Jawa dan Sumatera tumbuh, mereka tumbuh di sela-sela kerajaan yang sudah ada. Mereka bukan pelopor peradaban; mereka adalah pendatang yang harus mencari tempat di dalam sistem yang sudah berjalan. Orang Tionghoa yang menikahi perempuan Jawa pada abad ke-15 menikah ke dalam masyarakat yang sudah memiliki tata sosial sendiri sejak ratusan tahun. Ketika Cheng Ho meletakkan jangkar di Tuban atau Gresik, ia menyalami pejabat kerajaan, bukan kepala suku.

Souw Beng Kong dan Pendirian Batavia

Antara titik Cheng Ho di awal abad ke-15 dan Peristiwa Angke di pertengahan abad ke-18 terbentang lebih dari tiga ratus tahun. Dalam rentang itu, peta kekuasaan di Nusantara berubah secara mendasar. Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang pernah menyambut Cheng Ho memudar atau bergeser ke pedalaman; kesultanan-kesultanan Islam tumbuh di pesisir; dan pada awal abad ke-17 datang sebuah aktor baru yang akan mengubah sifat kekuasaan di kepulauan ini: Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC, kongsi dagang Belanda yang oleh Staten-Generaal^[3] di Den Haag diberi monopoli perdagangan di seluruh Hindia Timur lengkap dengan kewenangan militer dan kewenangan untuk mengadakan perjanjian atas nama negara.

Pada 1619, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen memindahkan markas kongsi dari Banten ke Jayakarta dan mengganti nama kota itu menjadi Batavia. Batavia, pada saat itu, belum berbentuk kota. Sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi pusat Jakarta lama masih berupa rawa-rawa, tanah pasang surut, dan sungai-sungai liar yang berbelok-belok di antara hutan bakau. Untuk membangun kota dari medan itu, Coen membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terorganisir. Ia memilih komunitas Tionghoa pesisir yang sudah tinggal di kawasan itu, dan mengangkat seorang pemimpin masyarakat Tionghoa bernama Souw Beng Kong dengan pangkat Kapiten (OT#p54).

Pangkat Kapiten yang diberikan kepada Souw Beng Kong bukan pangkat militer. Ia adalah jabatan administratif dengan tugas-tugas yang spesifik: menjadi penerjemah antara VOC dan komunitas, menjadi penasihat dalam urusan adat istiadat Tionghoa, menjadi saksi dalam perkara-perkara pengadilan yang melibatkan orang Tionghoa, dan yang paling material untuk pembangunan kota — memimpin pekerjaan fisik membangun irigasi, kanal, dan tanah pemukiman dari rawa-rawa Batavia. Souw Beng Kong, bersama para pekerja Tionghoa yang ia pimpin, menggali kanal-kanal yang membentuk pola jalan Jakarta lama, membentuk daratan dari rawa-rawa untuk pasar, pemukiman, dan kantor VOC, dan membangun infrastruktur kota yang sebagiannya masih dapat dilacak di Jakarta hari ini (OT#p54).

Souw Beng Kong meninggal pada 1644. Makamnya, yang berada di Gang Taruna di Jalan Pangeran Jayakarta di Jakarta Utara, masih ada sampai sekarang dan dipelihara sebagai cagar budaya. Penamaan beliau sebagai pendiri kota Batavia, yang sebagian sejarawan masukkan ke dalam daftar tokoh pendiri pertama Jakarta, mencatat satu fakta yang sering hilang dalam narasi sederhana hubungan Tionghoa-Belanda: bahwa orang Tionghoa tidak hanya menjadi korban kebijakan kolonial Belanda, tetapi juga, pada periode yang berbeda dan dengan peran yang berbeda, menjadi mitra operasional yang membangun infrastruktur kolonial itu sendiri.

Pada generasi-generasi berikutnya, sistem Kapiten yang dimulai dengan Souw Beng Kong berkembang menjadi struktur administratif yang permanen. Setiap kota besar di Hindia Belanda memiliki Kapiten Cina yang menjadi perantara antara komunitas Tionghoa dan otoritas kolonial. Komunitas Tionghoa sendiri, sepanjang abad ke-17 dan ke-18, tumbuh menjadi lapisan ekonomi yang spesifik: pedagang menengah dan pengusaha kecil yang menjadi pelapis antara VOC dan ekonomi pedesaan. Mereka mengelola pajak, menjalankan pabrik gula, memasok barang-barang konsumsi, dan menyewakan modal kepada petani. Posisi struktural ini, yang pada satu sisi memberi ruang ekonomi yang luas, pada sisi yang lain meletakkan komunitas Tionghoa pada posisi yang dapat menjadi sasaran ketika VOC memerlukan kambing hitam untuk masalah fiskal yang asalnya jauh lebih kompleks dari sekadar keberadaan orang Tionghoa di Batavia.

Peristiwa Angke 1740

Pada awal abad ke-18, peta kekuasaan yang dimulai dengan Coen dan dibangun dengan tenaga kerja Souw Beng Kong sudah berlangsung lebih dari seratus tahun. VOC, yang pada awalnya adalah kongsi dagang, sudah menjadi otoritas politik dan militer yang menguasai sebagian besar perdagangan rempah dan komoditas di kepulauan. Tetapi otoritas itu, di balik fasad kekuasaan yang mantap, mulai mengalami tekanan internal yang akan menentukan apa yang terjadi pada 1740.

Pada 1736, menurut catatan yang dirangkum Tedy, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mengalami kesulitan keuangan. Persoalan fiskal di pusat membutuhkan jalan keluar di lapangan. Pada 1739, tercatat 10.574 orang Tionghoa di Batavia menurut catatan resmi VOC. Angka itu, yang kelihatannya hanya statistik administratif, menjadi titik tolak kebijakan yang akan berakhir dengan pembantaian (OT#p74).

VOC mengeluarkan Surat Ijin yang disebut Permisser Grief, yang mewajibkan setiap orang Tionghoa di Batavia membayar dua ringgit per kepala untuk memperoleh izin tinggal. Imigran yang tidak memiliki Permisser Grief ditahan. Mereka yang mampu menyogok pejabat dapat membeli kebebasan. Mereka yang tidak mampu menyogok dikirim ke Srilangka untuk dipekerjakan sebagai buruh paksa di perkebunan VOC. Kapal-kapal yang seharusnya membawa mereka ke Srilangka, dalam catatan yang dirangkum Tedy, tidak pernah sampai ke tujuan. Para tahanan dibunuh di laut dan jenazah mereka dibuang ke air. Tindakan itu tidak resmi tetapi sistematis (OT#p74).

Selain razia administratif, VOC melancarkan tekanan terhadap pengusaha Tionghoa yang kaya. Mereka dicari-cari alasan untuk ditahan. Setelah ditahan, mereka disiksa untuk memaksa pengakuan yang akan menjadi dasar penyitaan harta. Sebagian besar dari mereka tidak kembali. Istri dan anak perempuan mereka, menurut catatan yang dirangkum Tedy, mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasukan VOC (OT#p74). Tindakan ini, lagi-lagi, tidak diumumkan sebagai kebijakan resmi tetapi dijalankan sebagai praktik yang ditoleransi.

Pada hari raya Imlek 1740, VOC melancarkan razia besar yang menahan lebih dari seratus kepala keluarga Tionghoa kaya di Batavia dalam satu malam. Kapiten Cina Ni Hoe Kong, pejabat Tionghoa yang ditunjuk VOC sebagai perantara dengan komunitas, mencoba bernegosiasi. Negosiasinya gagal. Kapiten yang seharusnya menjadi saluran komunikasi antara komunitas dan kekuasaan ternyata tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk membendung kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat Gubernur Jenderal (OT#p75).

Di luar Batavia, di pabrik gula Gandaria Selatan, perlawanan mulai disusun. Pemimpinnya adalah seorang pengusaha pabrik gula bernama Souw Phan Tjiang, yang dalam catatan sejarah lokal lebih dikenal dengan nama Sepanjang atau Sin She Panjang. Sepanjang mengumpulkan buruh-buruh pabrik gula, pengungsi yang lolos dari razia, dan orang-orang Tionghoa yang sudah lama bekerja di pinggiran Batavia. Dalam catatan yang dirangkum Tedy, kelompok yang berkumpul dan mempersenjatai diri di Gandaria Selatan berjumlah lebih dari seribu orang (OT#p76).

Pada 7 Oktober 1740, kelompok ini melancarkan serangan yang terkoordinasi terhadap tiga pos VOC: Mester Cornelis — kawasan yang sekarang disebut Senen — De Qual, dan Kedawang yang juga disebut Kedawung. Enam belas serdadu VOC tewas dalam serangan itu. Pada 8 Oktober, VOC mengeluarkan satu maklumat yang memerintahkan orang Tionghoa menyerah, meletakkan senjata, mematuhi jam malam, dan tidak menyalakan lampu di rumah. Maklumat itu, di permukaan, berbentuk perintah ketertiban. Pada praktiknya, ia menjadi izin operasional bagi serdadu VOC untuk menggeledah rumah-rumah orang Tionghoa dengan dalih mencari senjata, dan dalam proses penggeledahan itu untuk menjarah harta dan barang berharga yang ditemukan (OT#p75, OT#p76).

Pembalasan utama datang sehari kemudian. Pada 9 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier memerintahkan pembantaian terhadap orang Tionghoa di Batavia. Perintah itu, menurut catatan yang dirangkum Tedy, tidak membedakan antara mereka yang ikut serta dalam serangan Sepanjang dan mereka yang tidak. Tidak membedakan antara laki-laki dewasa dan perempuan. Tidak membedakan antara orang sehat dan orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Tidak membedakan antara orang merdeka dan tahanan yang sudah berada di dalam penjara. Rumah-rumah hunian dibakar. Selama beberapa hari, sekitar sepuluh ribu orang Tionghoa di Batavia dibunuh (OT#p76).

Pembantaian itu tidak hanya dilakukan oleh serdadu VOC yang bertugas resmi. Dalam catatan yang dirangkum Tedy, peristiwa itu juga melibatkan preman-preman jalanan dan kelompok kriminal yang melihat kekosongan otoritas sebagai peluang untuk menjarah harta orang Tionghoa. Di lapangan depan Balai Kota — gedung yang sekarang dikenal sebagai Museum Fatahillah — orang-orang Tionghoa dipenggal secara terbuka. Penggal di tempat umum bukan tindakan acak; ia adalah cara meletakkan ancaman secara visual kepada siapa pun yang akan mempertimbangkan perlawanan lebih jauh (OT#p77).

Pada 11 Oktober 1740, kabar tentang pembantaian sampai ke laskar-laskar Tionghoa di luar Batavia. Mereka mencoba menyerbu masuk ke kota untuk membantu, dan terjadi pertempuran sengit di gerbang-gerbang Batavia dengan korban di kedua belah pihak. Penyerbuan itu gagal. Senjata api yang dimiliki VOC menentukan hasilnya: pisau, parang, dan tombak yang sebagian besar dimiliki laskar tidak dapat menandinginya di medan terbuka. Laskar mundur ke arah Bekasi, lalu hijrah ke Jawa Tengah untuk melanjutkan perlawanan dalam bentuk yang berbeda (OT#p77).

Kapiten Ni Hoe Kong, perantara yang gagal mencegah peristiwa ini sejak razia Imlek, tidak diluputkan dari konsekuensi. Rumahnya di Roa Malaka ditembaki dengan meriam dan dibakar. Ia ditangkap bersama keluarganya, dianggap bertanggung jawab atas pemberontakan yang ia justru berusaha cegah, disiksa, diadili, dan pada 1745 dibuang ke Ambon. Ia meninggal di sana pada 1746. Dalam bagian lain memoarnya, Tedy menempatkan Ni Hoe Kong di samping Sepanjang sebagai dua nama yang layak dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia — karena keduanya melawan kekuasaan kolonial yang sama, meskipun dari posisi yang berbeda dan dengan nasib akhir yang berbeda (OT#p77, OT#p107).

Sungai yang mengalir di kawasan barat Batavia, yang waktu itu disebut Kali Angke, menerima jenazah yang dibuang ke dalamnya hingga airnya berubah warna. Dari sanalah peristiwa ini mendapat nama yang bertahan dalam memori kolektif: Peristiwa Angke. Beberapa nama tempat yang masih dipakai di Jakarta hingga hari ini lahir dari peristiwa yang sama. Angke menamai sungai yang berubah warna. Rawa Bangke menamai kawasan rawa-rawa yang menerima jenazah. Bidara Cina menamai pemukiman yang dibentuk oleh pengungsi yang lolos. Tanah Abang menamai tanah yang oleh sebab darah disebut "merah". Nama-nama itu menjadi toponim yang melekat di peta kota sampai sekarang, dibawa penduduknya sebagai alamat sehari-hari tanpa banyak yang masih mengingat asal-usulnya (OT#p78).

Apa yang terjadi pada Valckenier sendiri menutup babak yang ia pelopori dengan ironi tertentu. Pemerintahan di Kerajaan Belanda, ketika kabar tentang skala pembantaian sampai ke sana, tidak membenarkan tindakannya. Valckenier diberhentikan dari jabatan, ditangkap dalam pelayaran pulang di Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dibawa kembali ke Batavia, dan dipenjara di lantai dasar gedung Balai Kota yang sama — gedung yang sekarang menjadi Museum Fatahillah, yang lantainya pernah menjadi panggung pemenggalan yang ia perintahkan. Ia meninggal di penjara itu pada 1751 (OT#p78). Penghukuman Valckenier oleh otoritasnya sendiri tidak mengembalikan korban. Tetapi ia mencatat bahwa skala kekerasan 1740 melewati batas yang bahkan kekuasaan kolonial Belanda bersedia mengakui sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Laskar Tionghoa-Jawa Melawan VOC, 1740–1743

Yang terjadi setelah Peristiwa Angke sering hilang dalam ringkasan sejarah yang singkat, padahal justru di sinilah pola yang dijanjikan pada awal bab ini terlihat paling jelas. Sepanjang, yang lolos dari pembantaian Batavia, tidak menyerah. Ia mundur ke arah timur, mengumpulkan kembali pengikut-pengikutnya, dan membentuk Laskar yang akan menyerang pos-pos VOC di sepanjang pesisir utara Jawa selama tiga tahun berikutnya.

Pada awal 1741, dalam catatan yang dirangkum Tedy, Laskar Sepanjang sudah menyerang pos VOC di Bekasi, di kawasan timur Batavia, terus ke timur sampai Cirebon. Pada pertengahan tahun itu, Laskar memasuki wilayah Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kraton Mataram pada saat itu berada di Kertosuro, di bawah pemerintahan Raja Pakubuwono II. Di sinilah pola yang meruntuhkan narasi tunggal etnis menjadi kasat mata (OT#p79).

Laskar Sepanjang tidak masuk ke Jawa Tengah sebagai pasukan asing. Di sepanjang rute, mereka disambut oleh laskar-laskar Tionghoa lokal yang sudah lebih dulu berdiri. Tiga nama yang dicatat dalam ringkasan sejarah yang disampaikan Tedy adalah Tan Sin Ko, yang lebih dikenal dengan nama Singseh; Oey Ing Kiat, yang sudah menjabat sebagai Bupati Lasem dengan gelar Raden Tumenggung Widyaningrat; dan Tan Kee Wie. Ketiga nama itu sendiri membawa informasi yang berbeda. Singseh adalah ejaan Tionghoa pesisir yang sudah diadaptasi. Tan Kee Wie adalah ejaan Hokkian yang masih utuh. Oey Ing Kiat, di lain pihak, bukan lagi sekadar nama Tionghoa: pemiliknya menyandang gelar Raden Tumenggung dan nama Jawa Widyaningrat sebagai Bupati sebuah kabupaten besar di pesisir utara (OT#p79).

Pakubuwono II, raja Mataram, melihat dalam Laskar Sepanjang dan laskar-laskar Tionghoa lokal bukan ancaman, melainkan sekutu. VOC adalah eksploiter yang sama-sama menekan kerajaan Mataram dan komunitas Tionghoa di pesisir. Aliansi politik antara raja Jawa dan laskar Tionghoa-Jawa pun terbentuk. Antara 1741 dan 1743, pasukan gabungan ini melancarkan serangan-serangan terkoordinasi terhadap pos VOC, dan pada satu titik berhasil merebut Benteng Kertosuro. Kraton Kertosuro sendiri, dalam pertempuran yang mengikutinya, terbakar habis. Pakubuwono II kemudian harus memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta (OT#p79).

Perang ini, dalam catatan yang dirangkum Tedy, terus meluas sepanjang 1741 dan 1742. Cakupannya bertambah dahsyat, dan korbannya di pihak VOC adalah yang terbesar yang pernah dialami kompeni dalam satu rangkaian peperangan di Jawa hingga periode itu. Tokoh-tokoh baru bergabung. Di pihak Mataram dan Jawa Tengah muncul Raden Mas Garendi yang bergelar Amangkurat V, Bupati Grobogan Martopuro, Patih Notokusumo, Pangeran Mangkubumi, dan tokoh-tokoh muda Raden Mas Said dan Raden Panji Margono. Mereka bertempur berdampingan dengan Laskar Tionghoa di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan sasaran yang sama (OT#p80).

Perang berakhir pada 1743. Pasukan kolonial pada akhirnya berhasil membalik keadaan, dan satu per satu pemimpin aliansi jatuh. Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning ditangkap di Surabaya dan dibuang ke Srilangka. Patih Notokusumo ditangkap. Tan Sin Ko dan Tan Kee Wie gugur di tangan serdadu VOC. Tetapi dua nama dari pihak Jawa tidak menyerah dan melanjutkan perlawanan ke arah yang berbeda. Pangeran Mangkubumi melanjutkan perjuangan di Jawa Tengah dan kemudian dinobatkan sebagai Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said meneruskan perlawanan di sisi lain dan kemudian dinobatkan sebagai Mangkunegoro I, pendiri Pura Mangkunegaran. Kedua nama itu, kelak, oleh Pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional (OT#p80).

Pengakuan formal Republik atas Mangkubumi dan Said sebagai Pahlawan Nasional adalah keputusan yang membawa konsekuensi yang tidak segera terlihat. Jika Mangkubumi dan Said diakui sebagai pahlawan karena perjuangan mereka melawan VOC pada 1740-an, maka rekan seperjuangan mereka di pihak Tionghoa — Sepanjang yang membuka periode perlawanan, Tan Sin Ko dan Tan Kee Wie yang gugur di medan perang yang sama, dan Ni Hoe Kong yang mati di pembuangan karena dianggap bertanggung jawab atas perlawanan itu — berperang di sisi yang sama dengan dua pahlawan nasional yang sudah diakui. Argumen ini, yang Tedy ajukan secara terbuka di bagian akhir Orang Tionghoa Dalam NKRI, adalah dasar logis bagi usulan agar tokoh-tokoh Tionghoa pelaku 1740-1743 juga diusulkan sebagai Pahlawan Nasional (OT#p107).

Sepanjang sendiri tidak ditangkap dan tidak gugur dalam perang. Dalam catatan yang dirangkum Tedy, ia meneruskan perlawanan ke arah timur setelah 1743. Ia terlihat di Surabaya dan kemudian di pulau Bali pada 1758, lima belas tahun setelah perang utama berakhir. Setelah itu, nasibnya tidak diketahui. Catatan tidak mengatakan apakah ia mati dalam pertempuran, apakah ia akhirnya membaur ke dalam komunitas yang menerimanya, atau apakah ia melanjutkan perlawanan dalam bentuk yang tidak terdokumentasi. Yang dicatat hanyalah bahwa ia hilang dari arsip kolonial, dan bahwa sebelum hilang ia masih bergerak di sisi timur kepulauan yang ia perjuangkan (OT#p80).

Keberadaan aliansi 1740–1743 sendiri adalah fakta yang tidak dapat dihapus. Selama tiga tahun, orang Tionghoa-Batavia, laskar Tionghoa-Lasem yang sudah memakai nama Jawa, dan pasukan Mataram di bawah raja Jawa yang sah berperang bersama di satu pihak melawan VOC di pihak yang lain. Garis polarisasi pada periode ini, dalam frasa yang dibangun oleh fakta ini sendiri, bukan "Tionghoa melawan Jawa". Garis polarisasi adalah "penduduk lokal multi-etnis melawan kolonial yang mengeksploitasi".

Pelajaran historis dari aliansi 1740–1743 tidak datang dalam bentuk pernyataan ideologis. Pelajaran itu datang dalam bentuk nama. Sebuah laskar di bawah pimpinan seorang pengusaha pabrik gula dari Batavia bersekutu dengan seorang Bupati pesisir yang menyandang gelar Raden Tumenggung dan dengan seorang Raja Mataram yang dimakamkan dengan upacara Jawa-Hindu. Mereka bertempur di sisi yang sama. Yang menyatukan mereka bukan etnis dan bukan agama, melainkan sasaran lawan yang sama.

Lebih dari dua setengah abad kemudian, pada awal abad ke-21, di kompleks Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, di sebuah taman yang dibangun atas inisiatif PSMTI dan akan menjadi pokok cerita Bab 10 dan Bab 12 buku ini, sebuah monumen didirikan dengan nama "Monumen Laskar Tionghoa Jawa Melawan VOC". Penamaan itu sendiri adalah pernyataan: bahwa peristiwa 1740-1743 bukan urusan satu etnis melawan etnis lain, melainkan urusan dua kelompok yang berperang berdampingan di pihak yang sama (OT#p79).

Pembauran Sebagai Pola

Pada bagian penutup bab tentang sejarah Tionghoa di NKRI, Tedy menyimpulkan rangkaian abad-abad pra-kolonial dan kolonial awal dengan satu kalimat yang ringkas: "Orang Tionghoa telah bermukim bersama dengan penduduk setempat ratusan tahun, terjadi pembauran baik dalam bentuk keluarga maupun pembauran tradisi dan budaya secara alami dan damai" (OT#p141). Kalimat itu tidak dilebih-lebihkan dengan retorika. Ia ditempatkan sebagai pernyataan fakta yang disusun oleh narasi panjang sebelumnya.

Bukti operasional untuk klaim pembauran ini sudah tersaji dalam narasi yang baru saja dibaca. Awak Cheng Ho yang menjumpai pemukiman Tionghoa-lokal di pesisir Jawa pada awal abad ke-15 melihat hasil dari pembauran yang sudah berlangsung beberapa generasi. Oey Ing Kiat yang menjabat sebagai Bupati Lasem pada awal abad ke-18 dengan gelar Raden Tumenggung Widyaningrat adalah hasil dari pembauran yang sudah berlangsung beberapa abad lagi. Pemukiman pesisir Sumatera dan Kalimantan, dengan nama-nama tempat, tradisi keluarga, dan jaringan dagang yang sudah bercampur, adalah jejak dari proses yang sama (OT#p45, OT#p79).

Pembauran ini berbeda dari kebijakan asimilasi paksa yang akan dijalankan rezim Orde Baru dua setengah abad kemudian — perbedaan yang akan diuraikan di Bab 3 dan kemudian dipertajam di Bab 9. Pembauran pra-kolonial dan kolonial awal adalah proses dari bawah: ia terjadi melalui pernikahan, melalui perdagangan, melalui anak yang lahir dalam dua bahasa. Tidak ada otoritas yang menetapkan bahwa orang Tionghoa harus mengubah nama. Yang ada adalah kehidupan sehari-hari yang membentuk nama-nama campuran dengan sendirinya. Asimilasi paksa Orde Baru bekerja dengan logika yang terbalik: ia memerintahkan dari atas bahwa marga harus diganti, sekolah harus ditutup, perayaan harus ditiadakan. Yang satu adalah pembauran sebagai proses; yang lain adalah penghapusan sebagai kebijakan.

Mengakui pembauran sebagai pola panjang tidak menjadikan ketegangan etnis sebagai sesuatu yang tidak pernah ada. Peristiwa Angke 1740 sendiri adalah bukti bahwa ketegangan itu nyata dan dapat meledak. Yang penting dari pengakuan ini bukan untuk menampik kekerasan, melainkan untuk menempatkan kekerasan dalam proporsinya: sebagai letupan periodik dalam rangkaian yang sebagian besarnya, dalam frasa Tedy, adalah pembauran "alami dan damai", bukan sebagai garis dasar yang sesekali terpotong oleh periode tenang.

Dari Angke ke Mei

Antara Peristiwa Angke 1740 dan kerusuhan Mei 1998 ada jarak dua setengah abad. Selama jarak itu, banyak hal yang berubah. Kolonial Belanda menggantikan VOC sebagai struktur pemerintahan; kolonial itu sendiri kemudian runtuh dan digantikan oleh Republik Indonesia; Republik Indonesia berganti rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, dan kemudian ke era Reformasi. Skala kekerasan dan mekanismenya juga berubah. Angke 1740 mencatat sekitar sepuluh ribu korban dalam satu kota dalam beberapa hari. Mei 1998 mencatat ratusan hingga lebih dari seribu korban — angkanya berbeda-beda menurut sumber — di beberapa kota dalam beberapa hari (OT#p74).

Yang tidak berubah adalah bentuk dasar dari peristiwa-peristiwa itu. Pada 1740, otoritas kolonial yang sedang mengalami krisis fiskal memilih komunitas Tionghoa sebagai sasaran kebijakan pemerasan, dan ketika perlawanan muncul, otoritas itu memerintahkan pembantaian umum. Pada 1998, otoritas yang sedang mengalami krisis legitimasi politik dan ekonomi mendapati kekerasan terhadap komunitas Tionghoa sebagai peristiwa yang tidak dicegah oleh aparatur keamanan yang seharusnya mencegahnya — analisis yang akan diuraikan di Bab 4. Pola yang sama, dalam mekanisme yang berbeda: ketika kekuasaan mengalami krisis legitimasi, satu kelompok dijadikan sasaran yang menyerap kemarahan publik sekaligus mengalihkan perhatian dari sumber krisis yang sebenarnya.

Pelajaran historis ini akan diperdalam di Bab 3, yang membaca bukan kekerasan episodik melainkan struktur diskriminasi yang lebih halus tetapi terus-menerus melemahkan — kebijakan-kebijakan Orde Lama dan Orde Baru yang membatasi ruang gerak komunitas Tionghoa tanpa harus melalui letupan. Tetapi sebelum sampai ke sana, satu hal yang ingin diingatkan oleh bab ini sudah cukup untuk dibawa pembaca: bahwa Mei 1998 tidak datang dari ketiadaan sejarah. Mei 1998 datang dari sejarah yang panjang, di mana kekerasan dan pembauran sama-sama hadir, dan di mana yang menentukan adalah konstelasi kekuasaan yang berlaku pada saat itu — bukan keberadaan orang Tionghoa di Nusantara.

---

---

1. Hui — etnis Muslim Tiongkok, sebagian besar berbahasa Mandarin dan tersebar di wilayah barat laut Tiongkok (terutama Provinsi Ningxia, Gansu, dan Qinghai). Salah satu dari 56 kelompok etnis yang secara formal diakui Republik Rakyat Tiongkok. Asal-usul Muslim mereka biasanya dilacak pada gelombang perdagangan Arab-Persia di sepanjang Jalur Sutera abad ke-7 hingga ke-13. ↩︎

2. Haijin (海禁) — secara harfiah "larangan laut"; rangkaian kebijakan dinasti Ming yang melarang pelayaran swasta dan kontak dagang lepas pantai dengan kepulauan selatan. Dijalankan dengan intensitas yang berubah-ubah sepanjang abad ke-15 sampai ke-16, ia memutus banyak komunitas perantau Tionghoa Nusantara dari tanah leluhur untuk jangka panjang. ↩︎

3. Staten-Generaal — parlemen pusat Republik Belanda (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) yang memegang otoritas politik tertinggi di negeri tersebut sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Lembaga inilah yang memberi VOC piagam monopoli perdagangan di Hindia Timur sekaligus kewenangan negara seperti hak mengadakan perjanjian dan membentuk pasukan. ↩︎