Bab 6 — Perpecahan Dan Ketahanan

Catatan yang menyertai foto resmi pengurus PSMTI pada hari deklarasi 28 September 1998 memuat satu baris yang, pada saat itu, tampak hanya sebagai keterangan administratif. Baris itu berbunyi: "Bapak Eddie Lembong sebagai Wakil Ketua Umum rencananya menyampaikan orasi, tetapi tidak jadi"; dan kemudian: "Bapak Eddie Lembong wakil Ketua Umum I tidak ikut dalam sesi foto bersama Pengurus PSMTI yang dilantik" (MK#p43). Foto bersama itu memuat dua puluh empat nama; nama Wakil Ketua Umum I tidak ada di antaranya. Pada hari deklarasi, ketidakhadiran satu orang dalam sesi foto adalah catatan kaki. Enam bulan dua minggu kemudian, ia menjadi pembuka satu peristiwa yang akan mendefinisikan tahun-tahun pertama PSMTI lebih kuat daripada deklarasi itu sendiri.

Pada 10 April 1999, di Restoran Hailai Ancol, Jakarta, Eddie Lembong mendeklarasikan organisasi baru bernama Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa, disingkat INTI (MK#p69). Susunan kepengurusan yang dibacakan hari itu memuat sejumlah nama yang sebelumnya tertera pada Susunan Pengurus PSMTI 1998-2000 dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 132 Tahun 1998 — Gilbert Wiryadinata, yang pada SKT itu tercantum sebagai Bendahara Umum PSMTI (SKT#p1), kini berdiri sebagai Wakil Ketua Umum INTI; Teddy Sugianto, Karta Winata, Effie Sari, dan beberapa nama lain mengikuti jalur yang sama (MK#p69, MK#p70). Bab ini menyajikan apa yang terjadi di antara dua hari itu, sejauh dapat disajikan dari sumber yang tersedia, dengan pengakuan terbuka tentang apa yang tidak dapat disajikan. Jarak enam bulan dua minggu antara 28 September 1998 dan 10 April 1999 bukanlah jarak yang panjang untuk skala organisasi nasional. Pada masa itu, PSMTI baru selesai menyamakan visi dan misi internal, baru selesai menyusun seksi-seksi, baru memulai rapat-rapat rutin pengurus pusat, dan baru menerima permohonan pendaftaran dari sejumlah daerah yang ingin membentuk DPD. Bahwa dalam rentang waktu itu satu Wakil Ketua Umum mengoordinasikan tim restrukturisasi, mengundurkan diri dari sidang penentu, berhenti hadir di rapat-rapat berikutnya, dan kemudian mendeklarasikan organisasi baru — adalah rangkaian peristiwa yang, dilihat dalam kalender, terjadi sangat cepat.

Tim Reposisi: dari restruktur ke pergantian

Pengurus PSMTI yang dilantik pada 28 September 1998 tergolong heterogen secara mencolok. Dalam catatan Tedy, jajaran pengurus terdiri dari pengusaha, profesional, pegawai, aktivis, dan satu orang dari kalangan TNI — yaitu Tedy sendiri — dengan latar belakang pendidikan dan kelompok etnis yang juga berbeda dan sebagian besar tidak saling mengenal sebelum hari deklarasi (MK#p67). Badan Pendiri menyusun nama-nama pengurus, termasuk seksi-seksi, tanpa mengetahui persis kemampuan dan minat masing-masing orang untuk disesuaikan dengan jabatan yang diberikan (MK#p67). Konsekuensinya, setelah dua bulan bekerja bersama, hambatan struktural mulai terasa di tingkat operasional: beberapa orang dinilai berada pada tempat yang kurang cocok, dan sebuah usul untuk melakukan Reposisi Pengurus muncul agar organisasi dapat bekerja lebih efektif.

Tedy sebagai Ketua Umum menyetujui usul tersebut dan menunjuk Wakil Ketua Umum Eddie Lembong sebagai koordinator Tim Reposisi, dengan tugas menyusun pengurus PSMTI yang lebih tepat dan disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Empat petunjuk disampaikan secara tertulis: tidak boleh ada yang dikeluarkan dari daftar pengurus; tidak boleh ada yang turun jabatan; setiap perubahan harus dimintakan persetujuan dari yang bersangkutan; dan diperbolehkan menambah personel baru (MK#p67). Empat petunjuk itu menggambarkan ruang gerak Tim Reposisi dengan jelas — ia adalah tim restrukturisasi dalam batas tertentu, bukan tim seleksi ulang.

Tim Reposisi bekerja selama beberapa kali rapat. Pada saat melaporkan hasil, menurut catatan Tedy, Eddie Lembong selaku Ketua Tim menyampaikan satu rekomendasi yang melampaui ruang gerak yang ditetapkan empat petunjuk itu: Tim menghendaki agar Tedy mundur sebagai Ketua Umum PSMTI dan beralih menjadi Penasihat, sementara posisi Ketua Umum diisi oleh Eddie Lembong sendiri (MK#p67). Tedy mencatat dirinya "agak terkejut" dan meminta waktu untuk mempertimbangkan. Pertimbangannya, sebagaimana ia tulis kemudian, berkisar pada janji yang ia ucapkan pada hari deklarasi untuk berbuat yang terbaik dan bersedia berkorban bagi masyarakat Tionghoa — dan pada pertanyaan tentang bagaimana masyarakat akan menilai seorang ketua yang mundur setelah baru dua bulan menjabat, terutama seorang yang memiliki latar belakang jenderal (MK#p68).

Sidang Dewan Pendiri: sebelas orang, satu tidak hadir

Sesuai dengan ketentuan organisasi, pengurus PSMTI dipilih oleh Dewan Pendiri; sebelum Munas digelar, badan ini berfungsi sebagai forum tertinggi. Tedy meminta nasihat dari beberapa anggota Dewan Pendiri, termasuk The Ning King yang ia sebut sebagai tokoh senior. Saran yang ia terima adalah mengembalikan mandat kepada Dewan Pendiri agar lembaga itulah yang memutuskan, bukan keputusan personal Ketua Umum (MK#p68).

Pada waktu yang ditentukan, sebelas anggota Dewan Pendiri berkumpul di kantor pengacara Eddy Sadeli. Sidang itu mengundang Eddie Lembong untuk hadir dan menyampaikan secara langsung usul Tim Reposisi beserta alasannya, agar Dewan Pendiri dapat mendengar dari sumber pertama sebelum mengambil keputusan. Tedy sendiri memilih tidak menghadiri sidang dengan alasan agar peserta dapat berbicara bebas; ia berjanji akan mematuhi apa pun yang diputuskan, termasuk jika keputusan itu adalah agar ia mundur (MK#p68).

Menurut catatan Tedy, pada hari sidang Eddie Lembong tidak hadir dan tidak berhasil dihubungi. Dengan hanya satu pihak yang dapat menjelaskan latar belakang usul, Dewan Pendiri akhirnya menetapkan bahwa tidak perlu ada pergantian Ketua Umum (MK#p68).

Setelah keputusan itu, Tedy menemui Eddie Lembong dan menyampaikan satu tawaran yang substansial. AD/ART menetapkan masa jabatan Ketua Umum hanya dua tahun. Dua tahun, ia katakan, tidaklah lama; ia berjanji tidak akan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya, dan akan menyerahkan jabatan Ketua Umum kepada Eddie Lembong untuk melanjutkan kepemimpinan PSMTI (MK#p68). Tawaran itu memberi Eddie Lembong jalan menjadi Ketua Umum PSMTI dalam dua tahun, dengan susunan organisasi yang sudah berdiri dan SKT yang sudah keluar. Dalam ingatan Tedy, Eddie Lembong "tidak berkenan." Pada rapat-rapat pengurus PSMTI berikutnya, Eddie Lembong dan sebagian pengurus tidak lagi hadir.

Sepuluh April 1999: deklarasi INTI

Enam bulan dua minggu setelah deklarasi PSMTI, organisasi baru itu hadir di Restoran Hailai Ancol. Surat Keterangan Terdaftar Nomor 53 Tahun 1999 dikeluarkan Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri — lembaga dan jalur prosedural yang sama yang sepuluh hari sebelum 28 September 1998 telah menerbitkan SKT 132 untuk PSMTI (MK#p69; bandingkan SKT#p1). Buku yang diterbitkan INTI pada peristiwa itu memuat Mukadimah, Visi Misi, daftar pengurus periode 1999-2001, dan salinan SKT 53/1999. Buku itu tidak menjadi bagian dari korpus sumber yang dikutip dalam buku ini, sebuah ketiadaan yang akan dirinci ulang dalam paragraf pengakuan metodologis beberapa halaman ke depan.

Susunan kepengurusan INTI yang dibacakan pada hari deklarasi memuat Eddie Lembong sebagai Ketua Umum dan Gilbert Wiryadinata — yang pada SKT 132 tercatat sebagai Bendahara Umum PSMTI (SKT#p1) — sebagai Wakil Ketua Umum. Beberapa nama lain dari Susunan Pengurus PSMTI 1998-2000 mengikuti: Teddy Sugianto sebagai Ketua, serta Karta Winata dan Effie Sari pada jajaran lebih lanjut (MK#p69, MK#p70). Selain nama-nama yang berasal dari kepengurusan PSMTI, susunan INTI juga memuat sejumlah nama baru, di antaranya Benny G. Setiono, Aswan Sjachril, Sudhamek Agoeng W.S., Rachman Hakim, Tjiandra Widjaja Wong, Michael Utama Purnama, Kuncoro Wibowo, dan Lisa Sondakh (MK#p69, MK#p70). Daftar lengkap pengurus INTI 1999-2001 dimuat di Lampiran A1 buku ini sebagai catatan kearsipan; bab ini hanya mencatat nama-nama yang keberadaannya menjalin garis langsung dengan SKT PSMTI 132/1998.

Reaksi Tedy yang ia tulis dalam memoarnya adalah satu kalimat yang singkat: "Saya sedih dan yakin masyarakat Tionghoa yang begitu antusias saat Deklarasi akan kecewa" (MK#p69).

Kalimat sependek itu, ditulis lebih dari dua dasawarsa setelah hari deklarasi INTI, adalah salah satu pengakuan paling jujur yang muncul di seluruh memoar. Ia tidak berisi kemarahan; ia tidak berisi atribusi motif kepada pihak yang mendirikan INTI; ia hanya berisi kekecewaan terhadap kemungkinan kecewa yang akan dialami masyarakat yang baru saja menaruh harapan pada deklarasi PSMTI enam bulan dua minggu sebelumnya. Apakah kekecewaan itu kemudian benar-benar dialami komunitas adalah pertanyaan empiris yang akan terbaca pada dampak yang Tedy catat di paragraf berikut memoarnya.

Dampak: ketidakpercayaan komunitas

Tedy mencatat tiga dampak yang ia amati setelah deklarasi INTI. Pertama, muncul ketidakpercayaan di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa di daerah terhadap Pengurus Pusat. Pertanyaan yang ia rekam adalah pertanyaan yang sederhana dan menusuk: "ada apa sebenarnya yang diperebutkan?" (MK#p70). Pertanyaan itu bukan tentang AD/ART; ia tentang dugaan bahwa perpecahan di pusat mencerminkan persaingan kepentingan yang tidak transparan bagi pengamat di daerah.

Dampak kedua bersifat aritmetis. Potensi dan kekuatan komunitas yang sebelumnya bersatu di bawah satu organisasi nasional kini terpecah ke dua organisasi yang masing-masing harus membangun infrastrukturnya sendiri. Sumber daya yang sama harus melayani dua mata anggaran; perhatian yang sama harus dibagi pada dua agenda; nama-nama tokoh yang sama harus memilih satu sisi atau mempertahankan netralitas yang mahal (MK#p70).

Dampak ketiga, dalam catatan Tedy, adalah yang paling mengkhawatirkan. Beberapa daerah memilih menolak kehadiran kedua organisasi sekaligus dan mengambil posisi netral, dengan alasan bahwa kehadiran salah satu di antara keduanya — atau keduanya sekaligus — berpotensi membawa perpecahan pusat ke tingkat lokal dan memecah komunitas Tionghoa di daerah yang bersangkutan (MK#p70). Dampak ketiga itu bersifat berbeda dari dua dampak sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa komunitas pasca-Reformasi, yang baru beberapa bulan menikmati kebebasan untuk berorganisasi secara terbuka, dapat membaca perpecahan organisasional di tingkat pusat sebagai urusan elit, bukan sebagai pertarungan substansi yang relevan bagi mereka. Penolakan pada keduanya adalah pengingat keras bahwa legitimasi yang dicari PSMTI sejak hari deklarasi — legitimasi yang datang dari komunitas, bukan dari pejabat — adalah legitimasi yang dapat ditarik kembali ketika komunitas merasa dikecewakan.

Tedy tidak mencatat berapa banyak daerah yang menempuh jalan netral itu, dan korpus yang menjadi dasar buku ini tidak memuat data daerah per daerah tentang sikap komunitas Tionghoa lokal pada bulan-bulan setelah April 1999. Yang dapat dicatat adalah bahwa, dalam tahun-tahun berikutnya, beberapa DPD PSMTI di provinsi tertentu memang baru terbentuk setelah masa tunggu yang panjang dan setelah serangkaian pertemuan yang melibatkan tokoh setempat — pola yang konsisten dengan hambatan yang ditinggalkan peristiwa April 1999 di tingkat komunitas, meskipun pola itu sendiri tidak dapat dirujuk secara langsung sebagai dampak perpecahan tanpa konfirmasi dari sumber yang berada di luar lingkup buku ini.

Tedy tidak tahu, dan mengaku tidak tahu

Pada salah satu paragraf di Bab "Perpecahan Terjadi" dalam memoarnya, Tedy menulis satu kalimat yang menjadi poros bab ini: "Saya sendiri, sampai hari ini, tidak tahu persis apa yang menjadi sebab perpecahan ini" (MK#p70). Kalimat itu ditulis lebih dari dua puluh tahun setelah peristiwa April 1999. Aktor utama dari sisi PSMTI, yang hadir di setiap rapat dan menerima laporan Tim Reposisi secara langsung, secara terbuka menyatakan dirinya tidak yakin atas sebab perpecahan.

Tedy melanjutkan dengan menolak hipotesis yang paling lazim diasumsikan masyarakat: "Semua orang berpendapat bahwa, pasti ada perbedaan Visi dan Misi yang prinsipil, sehingga terjadi perpecahan. Tetapi Saya yang memimpin Rapat Pengurus tiap Sabtu dilanjutkan dengan makan bersama, semua berlangsung baik – baik saja, tidak pernah terjadi diskusi dan perbedaan pendapat yang tajam dan prinsipil yang bisa memisahkan kita" (MK#p70). Klaim ini adalah klaim Tedy berdasarkan pengamatan langsungnya — yaitu bahwa rapat-rapat reguler tidak memperlihatkan tanda-tanda perpecahan substantif yang biasanya mendahului perpecahan organisasional.

Apa yang Tedy identifikasi sebagai perbedaan adalah dua perbedaan yang menyangkut AD/ART, yang ia nilai tidak prinsipil. Pertama, soal keanggotaan: anggota PSMTI adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, sedangkan anggota INTI terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia. Kedua, soal konsep pembauran: INTI menggunakan istilah "Penyerbukan Silang", sedangkan PSMTI ingin melestarikan budaya Tionghoa apa adanya (MK#p70). Penilaian bahwa dua perbedaan itu tidak prinsipil adalah penilaian Tedy. Apakah perbedaan itu sebenarnya cukup prinsipil bagi pihak INTI untuk mendirikan organisasi terpisah, adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dari sumber yang tersedia di bab ini.

Sebagaimana dijelaskan di Catatan Sumber, korpus yang menjadi dasar buku ini memuat dua memoar yang ditulis Tedy Jusuf, beberapa dokumen pendirian PSMTI dan TBTI, dan satu paper akademis berbahasa Inggris karya Aimee Dawis Kitamura. Korpus ini tidak memuat material yang ditulis oleh Eddie Lembong atau pengurus INTI lainnya — termasuk buku merah INTI yang diterbitkan pada deklarasi 1999, yang halaman sampulnya muncul sebagai gambar dalam memoar Tedy tetapi teks isinya tidak dirujuk sebagai sumber di sini. Konsekuensinya, akun perpecahan April 1999 di bab ini secara struktural bersifat satu sisi: ia menyajikan apa yang Tedy ingat, dengan keterbatasan ingatan dan posisi yang ia sendiri akui terbuka. Pembaca yang ingin memahami peristiwa 1999 secara berimbang dianjurkan mencari sumber INTI yang independen — sumber yang berada di luar lingkup buku ini. Bab ini tidak mengklaim kata akhir atas peristiwa 1999. Ia menyajikan apa yang dapat disajikan dari sumber yang ada, dengan integritas yang menuntut pengakuan ini.

Tiga upaya rekonsiliasi: penggabungan atau pengambilalihan

Setelah deklarasi INTI, perhatian datang dari berbagai tokoh masyarakat Tionghoa di Indonesia dan dari luar negeri. Banyak di antaranya tidak menemukan alasan prinsipil yang dapat menjelaskan perpecahan, dan berharap kedua organisasi dapat bersatu kembali. Dalam catatan Tedy, tiga tokoh berturut-turut mengambil inisiatif: Adianto dari Kalimantan Barat, H.M. Yos Soetomo dari Kalimantan Timur, dan The Ning King dari Jakarta. Masing-masing mengundang pengurus PSMTI dan pengurus INTI untuk duduk dan membicarakan kemungkinan rekonsiliasi (MK#p74, MK#p75).

Posisi yang diajukan PSMTI dalam pertemuan-pertemuan itu, menurut catatan Tedy, dapat dirumuskan dalam empat langkah. Pertama, dibentuk Tim Gabungan dari kedua organisasi untuk merancang nama, logo, dan AD/ART baru. Kedua, kedua Ketua Umum mundur dan tidak duduk lagi dalam organisasi baru. Ketiga, diadakan Munas Luar Biasa bersama untuk membubarkan PSMTI dan INTI secara formal. Keempat, Munas Gabungan dilanjutkan dengan deklarasi organisasi baru bernama lain, dengan logo baru, AD/ART baru, dan kepengurusan baru (MK#p75). Posisi ini, dalam bahasa organisasional yang lazim, adalah usulan penggabungan — dua organisasi membubarkan diri agar satu organisasi baru dapat dibentuk.

Usulan tersebut tidak disetujui utusan dari pihak INTI. Posisi yang diajukan INTI, menurut catatan yang sama, adalah agar organisasi hasil rekonsiliasi tetap bernama Perhimpunan INTI dengan kepengurusan yang sudah berjalan; PSMTI yang membubarkan diri dan anggotanya bergabung ke dalam INTI (MK#p75). Posisi ini adalah usulan pengambilalihan — satu organisasi bertahan, yang lain dibubarkan.

Tedy menutup catatan tentang rekonsiliasi dengan satu kalimat yang tidak meninggalkan ambiguitas tentang hasilnya: "Maka rekonsiliasi dan penggabungan 2 Organisasi belum terlaksana sampai saat ini" (MK#p75). Perbedaan antara penggabungan dan pengambilalihan, pada akhirnya, adalah perbedaan tentang siapa pemilik nama dan dengan demikian pemilik legitimasi historis — sebuah perbedaan yang, dilihat dari sudut pandang apa pun, sukar disebut tidak prinsipil.

Catatan singkat tentang asimetri yang terkubur dalam pilihan istilah tersebut perlu disampaikan di sini. Dari sisi PSMTI, usulan penggabungan menempatkan kedua organisasi pada titik nol yang sama: nama, logo, AD/ART, dan kepengurusan baru; kedua Ketua Umum mundur secara setara. Dari sisi INTI, sebagaimana terbaca dalam catatan Tedy, usulan pengambilalihan memungkinkan organisasi yang lebih muda — INTI baru berusia beberapa minggu pada saat upaya rekonsiliasi pertama — untuk mengklaim nama tunggal yang mewakili komunitas. Apa motivasi yang berada di balik posisi INTI tidak dapat dibaca dari sumber yang tersedia di sini, dan klaim bahwa salah satu posisi lebih beralasan dari yang lain pada hakikatnya adalah klaim yang membutuhkan akses pada sumber yang berada di luar lingkup korpus buku ini.

Ketahanan tanpa kemenangan

PSMTI tidak mundur setelah April 1999. Tedy bertahan sebagai Ketua Umum dan, kemudian, dipilih kembali pada Munas-munas berikutnya hingga akhirnya turun dari jabatan pada 2009. Pengurus yang tersisa setelah sebagian pindah ke INTI tetap menjalankan agenda organisasi. Pendaftaran DPD-DPD di provinsi-provinsi berjalan, meskipun di beberapa daerah pengurus PSMTI harus bekerja di antara komunitas yang juga didekati oleh INTI dan di beberapa daerah lain harus menerima penolakan netral dari tokoh setempat. Bab-bab berikutnya, mulai dari kunjungan ke daerah kerusuhan dan bencana sampai pembangunan visi Taman Budaya Tionghoa Indonesia, mendokumentasikan apa yang PSMTI kerjakan setelah perpecahan itu, bukan apa yang ia kerjakan untuk membalik perpecahan itu.

Yang memungkinkan ketahanan tersebut, jika dibaca dari fondasi yang dibangun di Bab 5, sebagian terletak pada keputusan-keputusan prosedural pada hari deklarasi. Karena PSMTI tidak meminta ratifikasi simbolik dari pejabat, ia tidak kehilangan apa pun ketika pejabat dimaksud tidak ikut campur dalam perpecahan. Karena PSMTI tidak mengikat diri pada salah satu partai, ia tidak terseret ke dalam dinamika partai ketika partai-partai berhitung sendiri-sendiri tentang siapa di antara PSMTI dan INTI yang lebih berguna. Karena legitimasi PSMTI dibangun dari komunitas — dari kehadiran orang-orang Tionghoa di daerah yang bersedia diasosiasikan dengan namanya — perpecahan di tingkat pusat tidak otomatis menghancurkan basis tersebut, meskipun ia jelas merusaknya. Ketahanan PSMTI, dengan kata lain, sebagian besar adalah konsekuensi dari triangulasi politik yang dibangun beberapa bulan sebelumnya untuk alasan yang berbeda.

Ketahanan bukanlah kemenangan. INTI juga bertahan. Sampai penulisan memoar Tedy, kedua organisasi tetap berdiri sebagai entitas yang terpisah dengan kepengurusan, agenda, dan SKT yang berbeda. Cita-cita "bersatu kembali" tercatat dalam memoar Tedy sebagai salah satu cita-cita yang belum tercapai. Bab 6 mencatat peristiwa April 1999 bukan dengan nada gugatan, melainkan dengan nada pengakuan: bahwa organisasi yang baru dideklarasikan dapat pecah dalam hitungan bulan; bahwa aktor sentral dari sisi yang bertahan dapat secara terbuka mengaku tidak tahu sebab pecahnya; dan bahwa bertahan tanpa mengalahkan adalah satu bentuk kelangsungan yang, dalam sejarah organisasi komunitas, pantas dicatat tanpa hiasan. Untuk pembaca yang ingin memahami apa yang PSMTI lakukan dengan kelangsungan tersebut — di daerah-daerah yang menerima, di daerah-daerah yang netral, dan di lokasi-lokasi bencana yang tidak menanyakan organisasi mana yang datang — bab berikutnya membuka dari pendaftaran DPD pertama di Batam, beberapa bulan sebelum perpecahan April 1999.